Intervensi Pilkada DKI Jakarta

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta sudah selesai, namun ada saja hal-hal yang baru terungkap. Salah satu berita yang saat ini sedang menjadi on the topic adalah intervensi pencalonan Anies Baswedan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Seperti yang kita tahu bahwa Anies Baswedan adalah orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak menjadi juru bicara Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden. Menurut Jusuf Kalla, saat kampanye tidak ada orang yang lebih dekat dengan Jokowi selain Anies. Ini menggambarkan bahwa hubungan antara Jokowi dan Anies sudah sangat erat dan memicu “balas budi” Pilkada Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Disisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Partai yang menaungi Jokowi, mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Mau tidak mau Jokowi harus bersikeras membantu kemenangan Ahok. Hal ini yang kemudian membuat dilema Jokowi antara balas budi dan Partai.

Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya ada tiga pasangan calon (Paslon) Pilkada DKI Jakarta 2017 yaitu Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno yang didukung Gerindra dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni didukung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP, Hanura, Nasdem dan Golkar (Kompasiana.com, 26 september 2016). Namun ketika Pilkada putaran kedua kemarin, Partai pendukung Agus-Sylvi mendukung pasangan Anies-Sandi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Viva.com (06 Mei 2017), secara resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta menetapkan pasangan Anies – Sandi sebagai pemenang dengan perolehan 3.240.987 suara atau 57,96 persen, mengalahkan Ahok – Djarot yang hanya memperoleh suara sebanyak 2.350.366 atau 42,04 persen.

Hal lain kemudian muncul, banyak media yang menyoroti kasus intervensi pencalonan Anies Baswedan oleh wakil Presiden JK. Salah satunya media online liputan6.com (05/05). Berdasarkan pemberitaan tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan adalah orang yang pertama kali membuka cerita ini ke publik dan Presiden Jokowi rupanya enggan mengomentari dinamika politik yang terjadi di Pilkada DKI 2017 ini. 

Sikap Presiden yang enggan memberikan komentar mengenai Pilkada, mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak mempermasalahkan kasus JK tentang intervensi ini. Hal ini kemudian memunculkan istilah balas budi Jokowi terhadap Anies yang selama ini kita tahu bahwa Anies sebagai orang terdekat Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam.

Mengenai intervensi ini, JK mengaku hanya mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan tidak ada intervensi sedikitpun karena yang memutuskan hal tersebut sepenuhnya keputusan Ketua Umum Gerindra. JK memandang Anies sebagai sosok yang dibutuhkan ibu kota. Selain sebagai orang yang moderat, Anies juga pengusaha dan berpengalaman.

Fadli Zon selaku  Wakil Ketua Umum partai Gerindra menegaskan peran Prabowo Subianto sebagai penentuan dalam pencalonan Anies. Prabowo memutuskan bersama dengan pimpinan PKS Salim Segaf Al Jufri dan Sohibul Iman yang kemudian membatalkan mengusung Anies-Sandi.

Sebagai sesepuh Partai Golkar, seharusnya JK juga mendukung Ahok yang pada saat itu Golkar juga mengusung nama Ahok sebagai calon Gubernur. Tetapi Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat ini tidak bisa membuat pernyataan bahwa JK membelot dari partainya. Hal ini karena JK sendiri saat ini memiliki jabatan wakil Presiden yang menginginkan Jakarta aman sebagai Ibu kota negara.